Top1Nomic antara Ekonomi Neolib Vs Ekonomi Kerakyatan

Saat ini lagi musim kampanye pilpres dan berhembus isu Ekonomi Neolib vs Ekonomi Kerakyatan. Secara garis besar Ekonomi Kerakyatan itu berarti pemerintah melindungi rakyatnya dan aset2 penting dikuasai oleh negara. Awal-nya Paham Ekonomi Kerakyatan ini dipengaruhi paham Ekonomi Sosialis. Sedangkan Paham Ekonomi Neolib secara garis besar paham ini dulu-nya berasal dari Kapitalisme klasik ala Adam Smith di mana diyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usahanya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Demi prinsip tersebut, maka pemerintah tidak dapat melakukan intervensi pasar guna keuntungan bersama.
Paham Ekonomi Neolib ini memfokuskan pada pasar bebas dan perdagangan bebas, merobohkan hambatan untuk perdagangan internasional dan investasi agar semua negara bisa mendapatkan keuntungan dari meningkatkan standar hidup masyarakat atau rakyat sebuah negara dan modernisasi melalui peningkatan efisiensi perdagangan dan mengalirnya investasi.

Banyak kalangan menuduh Paham Neolib tidak baik, namun saya percaya bahwa ibarat pisau pasti memiliki dua sisi yang bertolak belakang tergantung bagaimana kita menggunakan-nya begitu juga paham Sosialis.
Sebagai contoh sederhana sisi positif :
1. ekonomi neolib adalah membuat orang kreatif karena terdorong untuk memajukan taraf hidupnya sedangkan sisi negatif-nya orang yang kurang kreatif bisa tersisihkan karena kalah bersaing.
2. ekonomi kerakyatan sisi positifnya adalah negara bisa melindungi aset2 vital dan memanfaatkan-nya untuk melindungi kepentingan rakyat sedangkan sisi negatif-nya membuat orang cenderung malas seperti mental pegawai negeri kita misalnya karena baik rajin atau malas sama saja gaji dan bonusnya toh sama saja karena merasa dilindungi negara.

Karena masing2 ada manfaatnya saya mencoba mencari solusi ekonomi yang sesuai dengan kondisi indonesia saat ini. Karena baik masing2 paham pasti ada manfaatnya dan bisa kita gunakan untuk kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu saya mencoba menggabungkan-nya dan menamakan-nya sebagai Top1nomic (baca: Top wan no mik)
Paham Top1nomic memiliki ciri-ciri berikut :

1. Diakui-nya Kepemilikan Hak oleh Individu
2. Penegakan Hukum yang jelas untuk seluruh kalangan baik minoritas maupun orang2 asing
3. Membangun Ekonomi dengan mendorong Kreatifitas masyarakat itu sendiri
4. Negaranya menganut sistem Demokrasi

Pemerintah bertugas mengawasi aturan main saja melalui penegakan hukum dan aturan main yang berlaku. Kedengaran-nya seh mudah tapi implementasi-nya sampai saat ini tidak mudah.

Contoh sederhana : Di iklan televisi ada berita pemerintah akan menindak tegas sekolah yang memungut biaya pendaftaran ulang, saya coba email ke departemen pendidikan saja tidak dijawab sampe saat ini. Kemudian perbaikan daftar DPS pilpres. Banyak kelurahan yang saya cek yah pengumuman DPS yang katanya tgl 2-10 mei tetapi tgl 9 mei aja banyak kelurahan yang sudah mencopot daftar tsb karena hari sabtu. Coba cek mana ada PPS di kelurahan yang masuk hari sabtu padahal perbaikan DPS khan tgl 2-10 Mei. Implementasi dan Kebijakan tidak sejalan :).

Kesan saya saat ini pemerintah kita kalau sudah sampe ke media massa seperti media elektronik atau media cetak baru sibuk membela diri, intinya kalau gak diblow up media massa pemerintah kita lambat merespon, kebanyakan membela diri seperti kasus DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Legislatif.

Nah masalahnya sebagai warga negara kalau mau melaporkan masalah ke pemerintah tidaklah mudah dan berbelit-belit. Karena sistem kerja birokrasi di indonesia sangat buruk, kita kalau mau melaporkan masalah ke birokrat sering di ping pong, sering aturan main tidak sesuai di lapangan, banyak korupsi-nya alias pungutan liar, jadi kalau pemerintah menolak neolib itu karena sistem birokrasi saat ini masih tidak baik. Jelek-jeleknya paham neolib tapi sistem birokrasinya bagus loh.

Program pemerintah kita dengan program-program seperti PNPM Mandiri, BLT itu adalah juga ciri2 yang dilakukan negara yang memakai paham ekonomi neolib jadi ekonomi neolib bukan berarti tidak memihak pada rakyat. Mengapa begitu? Di Amerika sendiri juga disediakan dana pensiun dan dana sosial untuk masyarakat kok. Di Australia juga ada tuh program semacam BLT. Indonesia kalaupun mau dikategorikan sebagai negara neolib juga belum cocok karena beberapa hal :

1. Sistem Birokrasi yang carut marut
2. Penegakan Hukum yang masih tidak baik

Saat ini yang agak diperbaiki baru Departemen Keuangan dalam hal ini Pelayanan Pajak di negara kita. Sistem birokrasinya lain-nya misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, kantor kelurahan, mental para pegawai negeri adalah masih dilayani bukan melayani, nuansa korupsi masih sangat kental.

Menurut saya bukan paham ekonomi neolib-nya yang tidak bagus tapi kondisi indonesia sendiri belum ideal. Mari kita liihat India yang baru menyelenggarakan pemilu dengan sukses apakah termasuk calon negara neolib baru? Karena kita ada main saham marilah kita hubungkan yah. Mengapa index saham di India lebih tinggi dari China? karena China masih setengah hati dalam penegakan demokrasi.

Kalau saat ini Indonesia bisa tumbuh 4.4% bukanlah kehebatan pemerintah semata. Saya akan beberkan bagaimana sistem ekonomi yang kita anut skrg menguntungkan negara tetangga seperti singapura. Umumnya investor mengeluh sulitnya mengurus investasi di indonesia karena tidak ada prosedur dan standar yang baik dalam implementasi-nya. Investor lebih nyaman melalui singapura padahal nanti bahan baku dan sumber daya alam-nya juga berasal dari indonesia. Singapura seperti broker neh yang menghubungkan investor dan negara kita. Sebenarnya jangan salahkan kenapa banyak kekayaan kita yang parkir di Singapura. Daripada ribut2 tidak jelas marilah kita perbaiki keadaan supaya diminati investor. Setuju?

Salah satu ciri2 paham neolib yang ideal adalah penegakan hukum yang sama kepada semua pihak jadi sebenarnya campur tangan negara masih diperlukan khususnya untuk penegakan hukum dan sistem hukum yang berlaku di pasar. Mengenai negara yang menganut kapitalisme vs sosialisme kita bisa melihat 2 contoh terbaik yaitu dua negara yang sama sejarah dan ras-nya. Jerman Barat vs Jerman Timur dan Korea Utara vs Korea Selatan. Mana yang lebih makmur?

Ada sebuah negara yang mirip dengan Indonesia yaitu Brazil yang juga menganut sistem demokrasi, dilewati garis khatulistiwa dan juga negara tropis yang punya 2 musim. Index sahamnya saat ini 53999 bandingkan dengan indonesia yang baru 2024 saat ini. Saya berani katakan bahwa negara yang mengakui peran individu dan kepemilikan atas aset lebih maju pertumbuhan-nya dibandingkan negara yang menganut sistem sosialis murni. Paham Sosialisme awal gak mengakui hak milik sehingga orang cenderung malas lihatlah keadaan China dulu sebelum membuka diri terhadap ekonomi luar. Diakui bahwa neoliberlisme penuh muatan negara besar yang lebih siap dalam kompetisi bebas. Nah masalahnya bagaimana solusi Top1nomic menghadapi fenomena ini ?

Mari kita lihat sekali lagi singapura merupakan kekuatan ekonomi di asia tenggara padahal sumber bahan baku-nya diambil dari indonesia. Mengapa begitu? Karena sistem birokrasi di sana lebih baik dan mudah serta jelas untuk orang berinvestasi. Mengapa Index saham India lebih tinggi dari China padahal pertumbuhan ekonomi China lebih tinggi? kita bisa melihat Index saham india jauh lebih tinggi dari China walaupun Index saham hanya indikator kecil saja namun berhasilnya demokrasi di india membawa angin segar bagi ekonomi mereka Bagi investor batas negara menjadi tidak penting karena di mana ada gula di situ ada semut.

Solusi Top1nomic

4 solusi utama yang perlu dikembangkan tanpa perlu terjebak dalam embel-embel istilah neolib ataupun kerakyatan

1. Sistem Pemerintah yang bersih dan mudah diakses oleh seluruh warga negara.

Mudah diakses ini maksudnya setiap warga negara mudah dan jelas untuk berhubungan dengan pemerintah, aturan main-nya jelas, tidak diping pong ke sana kemari, tidak pakai acara rekomendasi dari atasan alias katabelece. Sistem pengawasan birokrasi dengan reward dan punishment di mana mengurus izin dan surat2 mudah dan jelas. Ccontoh : semua biaya administrasi bisa dibayar melalui bank dan bukti pembayaran jelas (kalau bisa terkomputerisasi). Setiap ada tindakan korupsi bisa dilaporkan dan jelas pengusutan-nya. Atasan harus mau dipecat jika terbukti departemen-nya 'tidak beres'. Jika ada masalah tidak main lempar batu sembunyi tangan dan menuding pihak lain. Perlu diketahui Sistem Birokrasi Pemerintah yang tidak jelas menghambat aliran dana investasi.

2. Penegakan Hukum berlaku sama kepada semua pihak.

Di mana aturan-aturan hukum, investasi teratur dan mudah diakses bagi semua warga negara baik warga negara domestik maupun asing. Penegakan Hukum berarti diakui-nya pemilikan oleh individu. Negara tidak main sita saja hak2 individu dengan alasan yang tidak benar. Kalau ada sengketa pengadilan bisa berlaku adil. Sampai tahap ini dengan sendiri-nya negara indonesia akan menjadi incaran dan emas bagi semua investor.

3. Distribusi barang mudah dan lancar.

Artinya tersedia Pasokan Gas, Pupuk itu mudah diakses oleh setiap warga negara. Untuk itu Infrastruktur seperti jalan, jembatan, sarana transportasi dibangun dan diperbaiki sehingga pasukan untuk terjadi-nya perdagangan mudah diakses dari kota ke desa. Baik oleh petani, pedagang nelayan dsb. Tugas Negara adalah menjaga stabilisasi harga. Jika kelebihan pasokan otomatis harga turun negara akan membentuk semacam BUMN untuk membeli kelebihan produksi dan saat pasokan menurun otomatis BUMN tersebut mudah mengeluarkan-nya ke pasar untuk menstabilkan harga. Tugas BUMN ini lebih ke semacam Bandar untuk menjaga-nya dari intervensi asing atau pihak2 luar. Di sini termasuk Distribusi Akses Modal dari perbankan ke semua kalangan bukan hanya kalangan atas. Negara menjaga agar tidak ada pihak yang melakukan tindakan spekulasi yang berlebihan oleh setiap warga negara yang berpotenti memancing ketidakstabilan pasar. Bukankah ekonomi amerika resesi parah karena spekulasi yang berlebihan di mana Negara lepas tangan dan membiarkan.

4. Sedangkan hal-hal lain seperti alokasi pendidikan, pembangunan dll bisa diatur dalam semacam GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang bisa dipertanggung-jawabkan kepada pemilih-nya.

Demikianlah semoga polemik Paham Ekonomi Neolib ataupun Kerakyatan bisa membawa manfaat bagi kita, yaitu mengambil yang positif dan membuang yang negatif.

Sekian dan Terima Kasih